Wabup RD Sebut Pemkab Minahasa Siap Selaraskan Pembangunan SDM Terintegrasi

Wabup RD Sebut Pemkab Minahasa Siap Selaraskan Pembangunan SDM Terintegrasiby Redaksi Realitaon.Wabup RD Sebut Pemkab Minahasa Siap Selaraskan Pembangunan SDM TerintegrasiDENPASAR, REALITA – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM didampingi Istri Wakil Ketua TP-PKK Ny. Martina Dondokambey Lengkong menghadiri Rapat Kerja Nasional  (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 21 -23 Agustus 2019, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro […]

DENPASAR, REALITA – Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM didampingi Istri Wakil Ketua TP-PKK Ny. Martina Dondokambey Lengkong menghadiri Rapat Kerja Nasional  (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 21 -23 Agustus 2019, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA itu bersamaan dengan Apkasi Smart Regency Expo dan Forum 2019 dengan tema “Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik” yang dibuka oleh.

“Pelayanan menjadi yang paling penting, Indonesia ekonominya tergantung dari investasi, export dan konsamption, investasi export kita tahu bersama dunia lagi tertekan, negara besar contohnya Amerika yang tadinya mempromosikan open market sekarang menjadi salah satu negara yang protektif yang diikuti oleh negara negara besar lainnya, salah satunya indonesia pengeksport kelapa sawit terbesar,” urainya.

Menururtnya, satu satunya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi dan konsumsi dalam negeri.

“Tanpa investasi akan sulit ekonomi dari desa untuk berkembang,” imbuhnya.

Lanjutnya, pihaknya telah mengumpulkan 128 bupati dan perusahaan terkait dan berhasil mendapatkan komite investmen sebesar 47 triliun. Hanya saja realisasinya hanya 27 triliun.

“Terkendala masalah perijinan di daerah,” ujarnya.

Katanya, mayoritas desa sekarang tergantung dari komoditas dan harus lebih fokus lagi sesuai skala ekonomi besar dan terintegrasi secara vertikal.

“Tanpa itu masyarakat Indonesia akan miskin,” tandasnya.

Menteri pun menyebut program yang dinamakan Prokades. Program ini didukung oleh 19 Kementrian dengan melibatkan dunia usaha dan perbankan.

“Itu juga satu satunya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mudah mudahan rapat kerja ini bisa membuahkan pemikiran pemikiran yang membantu percepatan pertumbuhan dikabupaten kabupaten dan juga di desa desa,” harapnya.

Turut hadir dalam pembukaan, Sekjen Kemendagri, Wakil Gubernur Bali, Dirjen PPMD Kementerian Desa, Ketua umum APKASI H. Abdullah Azwar Anas, M.Si (Bupati Banyuwangi), Ketua dewan pembina APKASI, dan Bupati seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan MoU antara APKASI dengan pihak Buka Lapak.

Tujuannya, agar produk-produk unggulan mereka bisa dijual, digunakan, sehingga menjadi cara dari daerah untuk menghadapi tumbuhnya model-model pemasaran baru.

“Karena tidak bisa lagi sekarang kepala daerah bersama dinas UMKM angkut-angkut pameran-pameran pindah sana pindah sini. Kalau tidak dibarengi dengan yang online selain yang offline ini maka kita akan tertinggal jauh,” ungkap Ketua Umum APKASI.

Sejumlah agenda akan dibahas di antaranya soal program kerja Apkasi yang bakal diselaraskan dengan visi besar pemerintah pusat terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan menyusun rekomendasi terkait dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Salah satu yang utama adalah bagaimana agar daerah semakin berkembang, termasuk SDM-nya sesuai arah besar kebijakan Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Intinya agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semua daerah naik, kualitas SDM yang merata, tidak hanya unggul di kota-kota besar saja,” ungkap Abdullah Azwar Anas.

Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengatakan, Kabupaten Minahasa siap menselaraskan program pembangunan SDM terintegrasi, yang dimulai mulai dari pendidikan, kesehatan serta peningkatan kualitas.

“Kita memberikan kemudahan akses pendidikan dan berkarakter Pancasila untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju,” tukas RD.

Ia menambahkan semua hal itu harus dilakukan secara terpadu dengan pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan.

“Demikian pula kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk penurunan stunting, harus menjadi program bersama dengan berpijak pada kearifan pangan lokal,” tuturna.

Terkait peningkatan kualitas pendidik, APKASI sudah mendukung sesuai dengan ide Kemendikbud agar menyediakan dana alokasi umum (DAU) untuk gaji guru honorer.

“Asalkan diperhitungkan cermat sehingga tidak mengganggu program lain di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebagian juga dibiayai DAU, sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa,” kuncinya.

Terry

banner 468x60

Related Posts