Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Studing BPJS Ketenagakerjaan Non ASN ke Minahasa

Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Studing BPJS Ketenagakerjaan Non ASN ke Minahasaby Redaksi Realitaon.Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Studing BPJS Ketenagakerjaan Non ASN ke MinahasaTONDANO, REALITA – Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima Kunjungan Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur (Jatim) beserta Rombongan dalam Rangka Studi Banding Tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan non ASN terkait tindaklanjut Peningkatan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan, Selasa (23/7), di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa. Para pejabat dari Provinsi […]

TONDANO, REALITA – Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima Kunjungan Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur (Jatim) beserta Rombongan dalam Rangka Studi Banding Tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan non ASN terkait tindaklanjut Peningkatan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan, Selasa (23/7), di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Para pejabat dari Provinsi Jatim iu diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr. Sihar Wilford Siagian, MA, Asisten Administrasi Umum Minahasa Hetty Rumagit, SH, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Dr. Arody Tangkere, MAP, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Riviva Maringka, M.Si serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tondano.

Kepada rombongan yang terdiri atas Asisten Dua Setkot Blitar Wikandrio, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Yumar, ST, MM, Jajaran Pemerintah Terkait dari Pemkot Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Andrey Jacobus Tuamelly, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Arie Fianto Syofian serta KKCP Ketenagakerjaan Tulungagung Supradi Prayitno, mewakili Bupati Minahasa Ir. Royke Oktavian Roring, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Minahasa menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya.

“Sesuai PP 49 tahun 2018 yang telah disahkan pemerintah menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN),” ungkap Siagian.

Beliau menegaskan pentingnya seluruh Non ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Kecelakaan kerja tidak kita harapkan tapi kepesertaan Non ASN dalam BPJS Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan,” tukasnya.

Karena, lanjutnya, semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja dan mengalami kecelakaan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerajaan.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa bersyukur karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana untuk turut mencover kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan non ASN yang ada di kabupaten Minahasa,” tuturnya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh pegawai non ASN dapat merasakan manfaat maksimal sebagai bentuk perwujudan hadirnya pemerintah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung menuturkan pihaknya ingin belajar berkaitan dengan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan non ASN di Kabupaten Minahasa, kemudian bagaimana mereka bisa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga nanti kita amati, modifikasi dan terapkan. Kami memiliki tekad untuk melindungi non ASN dan juga mengenai peningkatan kepesertaan non ASN dalam Program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Terry

banner 468x60

Related Posts