TONDANO – Bupati Minahasa Ir, Royke Oktavian Roring, M.Si(ROR), Wakil Bupati Robby Dondokambey, S.Si (RD menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, dalam Rangka Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa T.A. 2018 dan Penyampaian Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa, Kamis (13/6).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD James Rawung SH didampingi wakil ketua Ivonne Andreas SP dan Ventje Mawuntu, turut dihadiri Sekdakab Jeffry Korengkeng, Asisten Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Wilford Siagian, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Kepala Kantor Pertanahan Minahasa Ramilin Sinurat, Mewakili Dandim 1302 Minahasa Lettu INF. Jacobus Tuju, Mewakili Kapolres Minahasa Kapolsek Tondano IPTU Dharta Daipeha, Mewakili PN Tondano Panitera Muda Perdata Rudy Supit, Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa serta insan pers.
Bupati Minahasa Royke Roring tengah membawakan sambutan
Membawakan sambutan Bupati Minahasa menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Minahasa, yang telah mengagendakan rapat paripurna ini sekaligus memberikan kesempatan bagi eksekutif untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD T.A. 2018.
“Kita semua memohon penyertaan Tuhan dalam rangkaian pembahasan perancangan peraturan daerah ini sehingga dapat ditetapkan bersama menjadi peraturan daerah,” kata Bupati.
Bupati mengungkapkan rasa syukur karena pemerintah kabupaten Minahasa berhasil mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang ke-5 secara berturut-turut.
“Upaya dan kerja keras kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah T.A. 2018, telah membuktikan kuatnya komitmen bersama untuk membangun Minahasa tanpa korupsi. Ini berarti kita telah mampu membenahi sistem dan manajemen pengelolaan keuangan, sehingga dalm melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, telah jauh lebih baik dan kinerja ini telah membawakan hasil yang menggembirakan,” urainya.
“Kita bertekad agar pengelolaan daerah kedepannya akan lebih baik lagi dan mampu meraih Opini WTP tanpa catatan,” harapnya.
Dipaparkannya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang dijabarkan dalam pemendagri nomor 13 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 dan pemendagri nomor 21 tahun 2011 ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
“Pertanggungjawaban ini dipandang penting sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan APBD kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh anggota dewan yang bertujuan untuk menyajikan dan informasi mengenai posisi keuanga, realisasi anggaran, harus khas dan kinerja suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya yang ada bersama bapak wakil bupati,” katanya.
Ia mengakuui sangat memahami masyarakat kabupaten Minahasa punya harapan besar terhadap kepemimpinan ROR-RD.
“Namun demikian kita menyadari pembangunan membutuhkan tahapan dan waktu sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan APBD tahun 2018 merupakan starting point bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan sekalipun ada nuansa unik dimana APBD 2018 dijalankan oleh tiga kepala daerah yang berbeda,” ungkapnya.
Beliau bersyukur kepada Tuhan karena masyarakat Minahasa telah memberikan respon positif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2018, dimana dalam dinamikanya keuangan daerah terimplementasikan pada berbagai kegiatan strategis.
ROR pun memaparkan substansi materi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD 2018 yaitu pendapatan dari yang ditargetkan : RP. 1.276.760.515.479. Dengan realisasi sebesar Rp. 1. 267.974.996.960. Atau 99,31%. Untuk anggaran belanja dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1. 342.992.215.624. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.273.130.917.962. Pembiayaan terdiri dari, penerimaan daerah lewat penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari target sebesar Rp. 70.231.700.145. Dengan realisasi tercapai 100%. Sementara pengeluaran daerah lewat penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah ditargetkan Rp. 4.000.000.000. Dan terealisasi mencapai 100%.
“Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan dalam perubahan APBD T.A. 2018 pendapatan dapat terealisasikan mencapai 99,31% dan realisasi anggaran belanja mencapai 94,80%, sementara itu untuk surplus anggaran mencapai Rp. 61.075.779.478,” tuturnya.
Bupati juga beri apresiasi kepada DPRD atas kinerja terkait Ranperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, pun telah menjadi mitra kerja dan menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD anggaran tahun 2018 melalui berbagai hearing dengan mitra kerja, peninjauan langsung di lapangan termasuk kritikan dalam setiap pelaksanaan rapat bersama, sehingga sinergitas yang saling melengkapi ini telah membuhkan hasil paripurna.
“Terima kasih juga kepada Forkopimda yang senantiasa mengalirkan dukungan kritis dan solusi dalam menjawab tuntutan masyarakat,” pungkasnya.
Terry
