ROR Buka Sosialisasi Pecegahan Korupsi Lingkup Pemkab

ROR Buka Sosialisasi Pecegahan Korupsi Lingkup Pemkabby Redaksi Realitaon.ROR Buka Sosialisasi Pecegahan Korupsi Lingkup PemkabTONDANO, REALITA – Bertempat di Wale ne Tou, Tondano, Rabu (24/4), Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring M.Si (ROR) membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi oleh KPK RI di lingkungan Pemkab Minahasa. Turut hadir tim pencegahan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia (Ketua koordinasi wilayah IX Bpk Budi Waluya SE, MBA dan Bpk Septa Adhi, Sekda […]

TONDANO, REALITA – Bertempat di Wale ne Tou, Tondano, Rabu (24/4), Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring M.Si (ROR) membuka kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi oleh KPK RI di lingkungan Pemkab Minahasa.

Turut hadir tim pencegahan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia (Ketua koordinasi wilayah IX Bpk Budi Waluya SE, MBA dan Bpk Septa Adhi, Sekda Kabupaten minahasa Jeffry Korengkeng S.H, M.Si, Jajaran Kab Minahasa Pejabat Es. III, IV, Bendahara, Hukum Tua/Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Dinas Pendidikan.

Kehadiran tim KPK di tanah Minahasa disambut hangat ROR sembari berharap semua materi yang disajikan narasumber akan akan memberi nilai lebih serta mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk berkomitmen menjadi yang terdepan dalam usaha mencegah maupun pemberantasan praktek korupsi demi terciptanya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Minahasa.

“Sejak awal Pemkab Minahasa telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya praktik korupsi, karena ini hanya akan merugikan bahkan menghambat pembangunan,” ungkap ROR.

Ia meminta seluruh komponen Minahasa mensupport komitmen yang mulia dari Pemerintah. mulai dari pencapaian MCP (Monitoring Centre Of Prevention) dan penyusunan rencana aksi 2019, progres Renaksi Korsupgah Pemkab Melalui perencanaan penggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

“Evaluasi 2018 meliputi belum optimalnya pemenuhan evidence yang dilakukan oleh OPD terkait, koordinasi yang kurang maksimal antar OPD, kurangnya memahami indicator capaian MCP, dan beberapa evidence yang harus dipenuhi,” katanya.

Pada kesempatan itu, tak lupa Bupati memaparkan program – program yang telah dicapai di antaranya pemberian BPJS kesehatan, pemberian dana duka sebesar Rp.2.500.000 yang diserahkan paling lambat saat ibadah pemakaman, kenaikan gaji guru honorer sebesar 300 persen, tunjangan bagi pekerja keagamaan, bantuan untuk rumah ibadah dan pemberian BPJS ketenagakerjaan bagi pemimpin agama yang merupakan program sinergitas dengan pemerintah provinsi sulawesi utara yang menerapkan program pemberian PKH dan RASTRA.

Pembukaan diakhiri dengan pemberian cenderamata oleh Bupati kepada ketua tim dan foto bersama.

Terry

banner 468x60

Related Posts