TOMOHON, REALITA – Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA bersama Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegarsi di Wilayah Sulawesi Utara, Selasa (23/4), bertempat di aula Rudis Walikota Tomohon.
Kegiatan turut dihadiri pimpinan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Budi Waluya SE. MBA, Ketua koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto, SH, Koordinator KPK RI Wilayah Sulawesi Utara Ibu Irawati bersama rombongan KPK RI, Bupati Minahasa Ir. Royke Roring MSi, Bupati Mitra James Sumendap, SH, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar, SH., Wakil Bupati Sitaro John Palandung, SE, Sekdakab Minut Ir. Jemmy Kuhu, MA, Sekdakot Bitung Dr. Audy Pangemanan, Sekdakab Sangihe Edwin Roring, SE. ME, Sekdakab Talaud Ir. Adolf Binilang dan 9 Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Rakor berisikan materi mengenai hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara,capaian MCP masing-masing kabupaten dan kota yang dilampirkan pemateri KPK, sosialisasi program 2019 lanjutan program 2019, Program Baru 2019 dan SPJ 2019, penegasan KPK terkait delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, penanganan tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah, perencanaan APBD,Manajemen ASN, Kapabilitas APIP dan PTSP, Survei Penilaian Integritas (SPI) ada 4 yakni Pemerintah Provinsi, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolmong Utara. Begitu juga dengan peringkat capaian 2018 Pemprov, Pemkab dan Pemkot, dialog dan sesi tanya jawab seputar pengawasan, penegakan hukum, program berjalan dan capaian hasil masing-masing kabupen dan kota serta membahas tentang Indikator MCP 2019 dan Pembuatan Rencana Aksi serta Sektor Tematik 2019.
Walikota Jimmy Eman dalam sambutan merasa bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK RI kepada Kota Tomohon sebagai tuan rumah pelaksanaan.
“Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih khusus bagi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih maksimal, mulai dari mengefektifkan upaya pencegahan sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara baik dan bisa mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah,” urai Eman.
“Marilah menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi sehingga tujuan pembangunan nasional maupun daerah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Diakhir kegiatan Eman dan SAS memberikan cinderamata kepada KPK RI dan kepada 8 Pimpinan kabupaten/Kota lainnya yang hadir.
Ter
