TONDANO, REALITA – DPRD Kab. Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018, Jumat (29/3), di Ruang Sidang DPRD Kab. Minahasa.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kab. Minahasa James Rawung, SH didampingi Wakil Ketua Ivonne Andries, SIP dan Ventje Mawuntu, dihadiri Bupati Minahasa Ir. Royke O. Roring, M.Si (ROR), Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si (RD), Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Minahasa Dr. Denny Mangala, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Minahasa Hetty Rumagit, SH, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Anggota DPRD Kab. Minahasa serta jajaran pemerintah Kab. Minahasa.
Mengawali sambutannya, Bupati ROR berterima kasih dan memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD karena telah menjadwalkan rapat ini dilaksanakan.
“Sebagai pimpinan daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka menjadi kewajiban saya bersama wakil bupati, baik secara moral maupun konstitusi untuk mempertanggung jawabkan amanah rakyat minahasa guna di aktualisasikan dalam pembangunan,” ungkap ROR.
Katanya, pola pertanggung jawaban ini sangat penting dalam kerangka membangun komunikasi yang sangat efektif dan konstruktif dengan masyarakat minahasa yang dipresentasikan oleh lembaga yang terhormat ini.
“Sehingga merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya, pertama kalinya semenjak dilantik menjadi pimpinan Kab. Minahasa pada tanggal 25 September 2018 yang lalu, saya berada di tempat ini untuk menyampaikan LKPJ kepala daerah. Ada banyak harapan dan dambaan masyarakat yang digantungkan di pundak saya dan wakil bupati. Dimana hal ini menjadi parameter bagi masyarakat dalam melakukan control social terhadap kinerja kami dalam memimpin Minahasa,” urainya.
Disadari Bupati, pemerintahan adalah milik masyarakat (people own government) yang harus dikelolah untuk kepentingam masyarakat. Karena itu, Komitmen dan tekad beliau dan wakil bupati adalah untuk memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka konsep pembangunan Minahasa adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat. sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa.
Lanjutnya, sejak awal memimpin Minahasa, ia telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, di mana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut.
“Dari sisi substansi LKPJ kepala daerah menjelaskan 5(lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023,” katanya.
Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons positif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas yaitu Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipil, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur sekalipun hanya sedikit karena dirinya bersama RD baru bertugas di penghujung Tahun 2018.
“Dan pada tahun ini semua itu telah ditingkatkan lewat program-program pro rakyat seperti Pemberian Seragam Gratis bagi Siswa Baru Kelas 1 SD den Kelas 1 SMP. BPJS Ketenagakenaan bagi seluruh Pekerja Lepas atau Kontrak dan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, kenaikan gaji guru honorer hingga 300%, Penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Denau Prioritas di Indonesia, dan telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam Revitalisasi Danau Tondano,” ulasnya.
Di bidang pemerintahan, kata Bupati, berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembag pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis.
“Khususnya hubungan kemitraan antara eksklusif dan DPRD serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara den terjaga dengan baik,” tuturnya.
Di sisi lain, disadari pula bahwa upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional. Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan.
“Karena Itu. pemerintah kabupaten minahasa pada tahun ini akan melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung disetiap Perangkat Daerah,” jelasnya.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maka selang tahun 2018, katanya, pemerintah Kab. Minahasa telah melakukan langka-langka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
“Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua elemen yang sudah memberikan dan topangan kepada beliau dalam kemajuan dan keberhasilan di tahun 2018, baik dari anggota DPRD, Forkopimda, jajaran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan pers. Melalui penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018 ini kiranya dapat dibahas oleh DPRD Kab. Minahasa guna memperoleh rekomendasi perbaikan bagi penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembangunan ke depan,” tutupnya.
Terry
